Pahlawan Nasional untuk Tokoj PRRI?

PAHLAWAN NASIONAL UNTUK TOKOH PRRI ?
Oleh: Wisran Hadi (http://wisran.vndv.com/16.pdf)

Mustahil itu bisa terjadi!

Bagaimana mungkin bisa diberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh

PRRI ketika semua pikiran rakyat Sumatera Barat sampai hari ini masih menganggap bahwa pergolakan daerah yang disebut PRRI itu sebagai sebuah pemberontakan. Dari sisi

pemerintah pusat di Jakarta, memang pergolakan daerah seperti itu dianggap

pemberontakan. Tapi dari sisi Sumatera Barat sendiri, apakah PRRI juga dianggap pemberontakan? Bukankah kehadiran PRRI merupakan representasi keinginan rakyat Sumatera Barat terhadap sistem sentralistik Jakarta dan keinginan untuk membagi kue pembangunan dan kekuasaan antara daerah dan pusat berada dalam sebuah keseimbang yang adil? Bukankah pergolakan tersebut merupakan cetusan kehendak dari keinginan untuk mendapatkan otonomi daerah, agar masing-masing daerah dapat membenahi dirinya

menurut kemampuan yang ada di daerah tersebut?
Mungkin saat ini kita perlu kembali untuk mengkaji ulang tentang keberadaan

PRRI. Dua rezim terdahulu; Sukarno dan Suharto telah meluluh lantakkan keberadaan PRRI, baik secara fisik maupun politik, karena dianggap sebagai tandingan dari pemerintah pusat yang sah. Kedua rezim terikat dengan pengertian kata PRRI, tetapi tidak

memasuki esensi persoalan dengan lebih objektif.
Ketika seorang wartawan sekaligus sastrawan Soewardi Idris menulis berpuluh

cerita pendeknya tentang keterlibatannya dengan PRRI dan berpuluh eseinya tentang pergolakan daerah tersebut, mungkin kita tersentak membacanya. Sampai akhirnya kita dapat menemukan berbagai hal yang penting untuk keberadaan kita hari ini. Bahwa, pergolakan daerah yang merebak dan meletus begitu cepat dan padam begitu cepat pula,

perlu mendapat apresiasi yang wajar.
Mungkin saja para tokoh PRRI masih terbelenggu dengan tudingan bahwa mereka

adalah “pemberontak”, tetapi dari hari ke hari bahwa apa yang diperjuangkan para tokoh itu untuk mendapatkan otonomi daerah, untuk mendapatkan perlakuan yang pantas dan seimbang bagi setiap daerah di wilayah NKRI kian terasa dan nyata. Apakah kita begitu teganya menghapus apa yang diperjuangkan para tokoh itu beserta rakyat Sumatera Barat

dipinggirkan begitu saja, dihapus, tidak diapa siapakan lagi.

Sebagai sebuah mata rantai dari sejarah kebangsaan, peristiwa pergolakan daerah yang dimotori oleh PRRI tidak perlu disembunyikan. Jika pengkhiatan PKI terhadap republik ini makin hari makin dimaafkan, lalu kalau kita boleh membanding, seberapa benarlah “dosa” PRRI terhadap negeri ini dibanding dengan pengkhianatan partai komunis

itu?
Sampai saat ini, baik pemerintah daerah mapun tokoh-tokoh politik selalu

menghindar bila bicara hal-hal yang telah lalu. Masalah PDRI dan masalah PRRI samasama dianggap sebagai “masa lalu” yang tidak perlu diungkit lagi, karena dianggap dapat menggelisahkan kedudukan beberapa tokoh-tokoh. Begitupun tokoh-tokoh PRRI, yang tentunya mereka sudah banyak yang meninggal, tua renta, juga tidak dapat menjelaskan secara lebih gamblang kepada generasi berikutnya, kenapa mereka terlibat dalam “dosa”

yang tidak dapat diampuni itu?
Dalam konteks ini, posisi Soewardi Idris sebagai “pembawa berita” dan

“penyampai khabar” terhadap bagaimana kemelut itu dirasakan, dialami oleh rakyat Sumatera Barat sangatlah penting. Dua bukunya yang diluncurkan oleh TVRI Sumbar 15

Februari 2008; Kumpulan cerpen PERGOLAKAN DAERAH dan setumpuk esei tentang
pergolakan daerah itu PERJALANAN DALAM KELAM adalah sesuatu yang dapat
disebut sebagai “catatan kebudayaan” dari perjalanan sejarah bangsa ini.

Tapi benar juga, sedangkan pergolakan daerah yang telah begitu banyak memakan korban nyawa dan harta benda tidak mendapat perhatian yang layak dari generasi hari ini, apalagi Soewardi Idris-nya. Begitulah sifat kita yang kurang terpuji. Kekalahan PRRI dianggap pemberontakan. Bagaimana sekiranya PRRI menang? Mungkin jika PRRI itu menang, akan berbondong-bondong pula rakyat Sumatera Barat ini mengusung tokohtokohnya

untuk diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
Memang, tidak ada tokoh yang kalah dibuatkan sejarahnya. Artinya sejarah

kekalahan termasuk “aib” dari sebuah masyarakat yang sombong. Tapi bagaimana pula dengan Imam Bonjol yang ditangkap Belanda, yang dituduh pula oleh Belanda sebagai pengacau, pemberontak? Imam Bonjol kalah dari Belanda, namun dia dipandang terbalik oleh bangsa Indonesia; dia pahlawan. PRRI kalah oleh pemerintah pusat, lalu apakah rakyat Sumatera Barat berani memandangnya terbalik sebagaimana mereka memandang Imam Bonjol; bahwa PRRI telah berjuang untuk mencegah munculnya pemerintahan yang otoriter; bahwa PRRI telah berusaha untuk mendapatkan otonomi daerah dan setelah

berjarak 50 tahun barulah otonomi itu dapat dilaksanakan sedikit-sedikit?
Walau sudah 50 tahun peristiwa PRRI itu berlalu, namun kita tetap kehilangan

nyali untuk memberikan apresiasi. Akankah kita, masyarakat Sumatera Barat ini, terus

menjadi orang-orang yang tidak mampu lagi untuk berterima kasih? **
Catatan tambahan dari Admin:

Bagi yang ingin menyampaikan pendapat tentang PRRI semacam tulisan di atas, silakan

kirimkan email ke: mina…@yahoo.com


About this entry