Pembelaan WS Rendra thd hukum adat yang direvitalisasi

Assalamualaikum w.w. para dunsanak sa palanta,

Di bawah ko ambo taruihkan berita dalam Kompas hari Minggu tanggal 4 Maret ko tantang dukungan WS Rendra taradok hukum adat, khususnyo hukum adat nan alah direvitalisasi sasuai jo tantangan zaman.

Baa pandapek para dunsanak ?

Wassalam,
Saafroedin Bahar (70, Tanjung).

Rendra: Indonesia Perlu Tata Kehidupan yang Baru

Yogyakarta, Kompas – Bangsa Indonesia perlu me-reinventing atau menciptakan tata kehidupan yang baru berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengalaman dari tradisi yang lama yang baik dan berguna. Hal ini akan menjadi modal dasar untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik dan manusiawi.

Hal itu dikemukakan budayawan dan penyair WS Rendra saat menyampaikan pidato kebudayaan pada acara peresmian Pusat Kebudayaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (3/3) di Yogyakarta.

Si Burung Merak menyampaikan pidato berjudul “Tradisi dalam Kebudayaan”. Hadir pada acara ini antara lain Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Sofian Effendi, dan penyair Taufiq Ismail.

Rendra mengungkapkan, banyak contoh kebaikan dan kebijaksanaan dari tradisi masa lalu yang bisa diolah kembali untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa saat ini. Salah satu yang bisa menjadi contoh adalah hukum adat.

Ia mengungkapkan, masyarakat yang memiliki hukum adat yang kuat justru sulit ditundukkan oleh kekuatan-kekuatan asing meskipun kekuatan asing itu lebih maju dari berbagai hal. Hukum adat juga mampu membuat kohesi bangsa lebih kuat dibandingkan dengan keadaan sekarang. “Daulat hukum adat yang kuasanya lebih tinggi dari pemimpin ternyata sangat ampuh sebagai sumber daya tahan dan daya hidup suatu bangsa, ini contoh kegunaan positif dari tradisi,” kata
Rendra.

Ia mencontohkan, dengan kekuatan hukum adat, Bali baru bisa ditaklukkan Belanda pada tahun 1910.

Namun, menurut Rendra, meskipun ada konsensus politik nasional untuk menghidupkan kembali hukum-hukum adat di daerah-daerah, tetap hal itu sulit dilakukan sebab sejarah tidak bisa berulang. Karena itu, yang diperlukan bukan pengulangan, melainkan reinventing atau menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan kebijaksanaan dan pengalaman dari tradisi lama yang baik dan berguna.

Diungkapkan, lunturnya hukum adat yang dirusak sejak zaman penjajahan Belanda dan berlanjut pada kepemimpinan era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto telah mengakibatkan cairnya kohesi bangsa di daerah- daerah. Muncullah kerusuhan antargolongan, agama, seperti di Ambon dan Poso.

Rendra mengungkapkan, Bali yang hingga kini tetap memegang teguh hukum adat terbukti mampu melewati berbagai batu ujian atas tragedi kemanusiaan, peledakan bom. Bali dengan kekuatan hukum adatnya mampu dengan baik menjaga kohesi dalam masyarakat. “Mereka bisa berdamai dengan malapetaka dengan terhormat dan beradab,” ujarnya.

Menurut Rendra, di dalam masyarakat suku bangsa yang kedudukan hukum adatnya lebih tinggi daripada penguasa, rakyatnya lebih punya kepastian hidup karena dijamin oleh kepastian hukum. “Kohesi masyarakatnya lebih kokoh karena bersifat ’dengan sendirinya’ dan sukarela,” ujarnya.

Dialog antaretnik

Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya mengungkapkan, kini saatnya bangsa Indonesia mengukuhkan persatuan dan kesatuan yang tidak sekadar tawar-menawar politik, tetapi juga dengan tawaran budaya.

Sultan juga mengungkapkan perlunya dialog antaretnik agar terjalin “serat-serat” yang kembali mengukuhkan kebhinnekatunggalikaan. Selain itu, perlu pemulihan hak-hak masyarakat lokal dalam mengakses sumber daya ekonomi lokal.

“Sejarah telah membuktikan bahwa hidup dalam multikulturalisme yang penuh toleran dan saling menghargai dapat menjadi sumber kemajuan,” ujarnya. (RWN)

Kompas, Minggu, 04 Maret 2007


About this entry